Puan Maharani Minta Seluruh Anggota DPR Jelaskan Manfaat UU Cipta Kerja

Puan Maharani Minta Seluruh Anggota DPR Jelaskan Manfaat UU Cipta Kerja

Puan Maharani Minta Seluruh Anggota DPR Jelaskan Manfaat UU Cipta Kerja

Puan Maharani Minta Anggota DPR Pastikan UU Ciptaker Dilaksanakan di Masyarakat - channel9.id

Puan Maharani Minta Seluruh Anggota DPR Jelaskan Manfaat UU Cipta Kerja – Ketua DPR RI Puan Maharani, meminta, semua anggota DPR RI untuk menjelaskan manfaat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja. Hal ini disampaikannya saat membuka rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021, Senin (9/11/2020).

“Ini merupakan kesempatan untuk memberikan kejelasan manfaat UU Cipta Kerja bagi rakyat, dan sekaligus memastikan bahwa undang-undang tersebut dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, memajukan Indonesia, dan membangun kekuatan nasional di bidang perekonomian,” kata Puan.

Politisi PDI Perjuangan ini, menuturkan, UU Cipta Kerja tak sampai di sini saja. Masih ada peraturan turunannya, yang harus terawasi dengan DPR RI.

Karena alasan itulah, Puan meminta, semua anggota DPR RI untuk memberikan perhatian terhadap peraturan yang menjadi kontroversi di masyarakat tersebut.

Seperti melansir dari http://downloadjoker123.org/ “Implementasi dari UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, masih membutuhkan peraturan pelaksanaan yang membutuhkan atensi dari seluruh Komisi DPR RI yang terkait,” ungkap dia.

Pastikan Transparan

Puan Maharani: UU Cipta Kerja Tak Hanya Bertujuan Menarik Investasi

Pada sisi lain, Puan juga memberi jaminan, DPR dalam membahas semua rancangan undang-undang, akan melakukan secara transparan. Serta menampung aspirasi semua pihak.

“Dalam menjalankan fungsi legislasi untuk dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional. DPR tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk membahas RUU secara transparan, terbuka terhadap masukan publik. Menyerap aspirasi masyarakat, serta terlaksanakan dengan memenuhi tata kelola pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tukasnya.

Puan menyebut dana otsus Papua akan berakhir, oleh karena itu ia meminta pemerintah membuat kebijakan baru untuk memperkuat pembangunan Papua.

“Pada tahun 2021, dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat akan berakhir. Oleh karena itu, DPR dan Pemerintah secara bersama perlu menemukan kebijakan baru dalam memperkuat pembangunan di Papua dan Papua Barat,” jelas Puan.

Terus Berlaku

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menyebut otonomi khusus Papua akan tetap terus berlaku, menurutnya dana otsus Papua sedang dalam pembahasan. Otsus Papua sendiri telah ada aturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.

Comments are closed.