Jokowi Tolak Mentah-mentah Tawaran Berunding Laut China Selatan

Jokowi Tolak Mentah-mentah Tawaran Berunding Laut China Selatan

Jokowi Tolak Mentah-mentah Tawaran Berunding Laut China Selatan

Jokowi Tolak Mentah-mentah Tawaran Berunding Laut China Selatan,- Pemerintah Jokowi menolak keras tawaran Beijing untuk bernegosiasi terkait sengketa Laut China Selatan. Jokowi kukuh, tidak ada klaim yang tumpang tindih dengan Beijing di zona ekonomi eksklusifnya.

Pemerintah China, dalam sepucuk surat kepada Sekretaris Jenderal AS António Guterres, mengakui tidak memiliki sengketa wilayah dengan Indonesia. Namun, ia menyebut, kedua negara memiliki klaim yang tumpang tindih atas hak maritim di bagian Laut China Selatan, lapor Benar News.

Surat Beijing itu merupakan respons surat diplomatik yang dikirim oleh pemerintah Indonesia kepada AS pada 26 Mei, di mana Jakarta menolak peta Sembilan Garis Putus-putus China atau klaim hak historis atas hampir semua jalur air yang diperebutkan.

“Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia tidak memiliki klaim yang tumpang tindih dengan RRC, sehingga tidak relevan untuk mengadakan dialog tentang penetapan batas maritim,” tutur Damos Dumoli Agusman, direktur jenderal hukum internasional dan perjanjian di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jumat (5/6).

Dia merujuk pada pernyataan Januari 2020 dari kementerian yang menegaskan, Indonesia tidak memiliki sengketa wilayah dengan Beijing di Laut China Selatan berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Oleh sebab itu, bakal didesak bagaimana pun, Indonesia akan terus menolak negosiasi.

Dalam suratnya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) minggu ini, China berpendapat hak dan kepentingan maritimnya di Laut China Selatan “didirikan dalam praktik sejarah yang panjang dan konsisten dengan hukum internasional,” termasuk UNCLOS. Negara Tirai Bambu ini berulang kali menyebut China dan Indonesia tak pernah berselisih soal klaim teritori karena semua sudah sesuai dengan ketetapan historis.

“Tiongkok bersedia menyelesaikan klaim yang tumpang tindih melalui negosiasi dan konsultasi dengan Indonesia (jika ada). Lalu, bekerja sama dengan Indonesia untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan,” kata surat itu.

Sebaliknya, Indonesia menegaskan, klaim China hanya dibuat secara “sepihak” dan tidak memiliki dasar dalam hukum internasional.

Isi Dalam surat yang dikirim ke Guterres

Konflik di Laut China Selatan Memanas! Tekanan Terhadap Indonesia ...

Dalam surat yang dikirim ke Guterres pekan lalu, Indonesia menjabarkan dukungan pemerintah Indonesia untuk keputusan 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag. Ini terutama terkait dengan putusan pengadilan yang notabene memihak Filipina dalam kasus sengketa wilayah di Laut China Selatan.

“Indonesia menegaskan, peta sembilan garis putus-putus yang menitikberatkan pada dasar sejarah, sangat berlawanan dengan dasar hukum internasional dan sama saja mengangkangi UNCLOS 1982,” kata surat dari Misi Permanen Indonesia ke PBB, masih dari sumber yang sama.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan, Jakarta menggunakan surat itu untuk menunjukkan Sembilan Garis Putus-putus China justru telah melewati batas yang ditetapkan oleh zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEE).

“Kami tidak pernah tahu apa niat Tiongkok dalam membangun Sembilan Garis Putus-putus. Ini mungkin berpretensi untuk menciptakan gangguan pada Indonesia sejak lama,” kata juru bicara kementerian Teuku Faizasyah kepada Benar News akhir Mei silam.

Oleh karena itu, imbuhnya, Indonesia perlu menginformasikan posisinya secara terbuka kepada masyarakat internasional.

Surat Indonesia adalah yang terbaru diajukan setelah pengajuan Malaysia ke PBB pada Desember 2019. Pemerintah Malaysia mengklaim kedaulatan atas landas kontinen yang diperpanjang di lepas pantai utara Laut China Selatan–area dengan sumber daya bawah laut kaya.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan kembali sikap negaranya tentang masalah ini.

“Dalam sebuah memorandum diplomatik yang dikirim pada 26 Mei 2020, Indonesia menegaskan kembali posisi konsistennya dalam menanggapi klaim China atas PBB yang dapat memengaruhi ZEE Indonesia, dan juga menekankan perlunya kepatuhan penuh dengan UNCLOS 1982,” ujar Retno kepada wartawan. selama konferensi pers virtual.

Sementara itu, seorang peneliti hukum maritim internasional di Universitas Gadjah Mada (UGM), I Made Andi Arsana, menggambarkan tawaran China untuk negosiasi tidak logis.

“Klaim Indonesia didasarkan pada hukum internasional, sedang klaim China bersifat sepihak. Ini bukan masalah setara apple to apple,“Arsana mengatakan kepada Benar News.

Ia menambahkan, Indonesia tidak boleh dan tidak akan menyetujui pembicaraan bilateral atau negosiasi tentang masalah ini Daftar Poker Online Indonesia.

Senada, Hikmahanto Juwana, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Indonesia, juga menyarankan agar Indonesia tidak tergiur untuk melakukan negosiasi dengan China, terkait sengketa Laut China Selatan.

Selain Indonesia, sejumlah negara di ASEAN juga bersitegang dengan China terkait klaim teritori di Laut China Selatan. Mereka di antaranya, yakni Filipina, Malaysia, Brunei, dan Vietnam yang notabene memiliki klaim tumpang tindih di Laut China Selatan.

Indonesia bukan salah satu negara penuntut, tetapi pada awal 2020 dan 2016, ketegangan meletus antara Jakarta dan Beijing karena kehadiran kapal-kapal nelayan China yang berkerumun di perairan Laut China Selatan dekat Kepulauan Natuna Indonesia.

Pada 2002, sepuluh negara anggota ASEAN dan China menyepakati Deklarasi Perilaku, yang merupakan pernyataan prinsip tentang bagaimana para pihak harus berperilaku di Laut China Selatan. Namun, menyelesaikan Kode Etik (CoC) yang lebih rinci dan mengikat ternyata tak semudah membalik telapak tangan.

Langkah negosiasi sendiri dimulai dengan sungguh-sungguh pada 2016 dengan batas waktu tentatif untuk penerimaan pada 2021. Draft teks perjanjian itu telah dirilis sebelumnya.

 

Sumber: matamatapolitik.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *