Pemerintah Diminta Libatkan Masyarakat Lokal Kaltim dalam IKN

Pemerintah Diminta Libatkan Masyarakat Lokal Kaltim dalam IKN

Pemerintah Di minta Libatkan Masyarakat Lokal Kaltim dalam IKN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Di lansir dari centre-equestre-de-juzet.com, pemerintah di minta melibatkan masyarakat lokal berkaitan dengan isu pemindahan ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim).

Keterlibatan warga lokal bisa di lakukan dalam proses perencanaan hingga pembangunan. Sehingga putra daerah pun bisa berkontribusi pada bangsa dan negara.

Di kutip dari louisvuittonoutlet-onlines.us.com/, “Kami minta pemerintah pusat melibatkan banyak masyarakat pemilik wilayah agar putra daerah di berikan kesempatan untuk mengabdi pada bangsa dan negaranya,” ujar Ketua PD Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) PPU Eko Supriadi, Senin (5/4/2021).

1. Selesaikan konflik agraria yang marak terjadi saat ini

Selain itu, pemerintah juga di minta menyelesaikan konflik agraria yang marak terjadi saat ini. Perampasan atas tanah masyarakat adat oleh perusahaan yang mana ini akan menghambat pembangunan IKN akan datang.

Eko mengakui masih ada ada pro kontra tentang penetapan IKN di Kaltim. Khususnya semenjak Presiden Joko Widodo menunjuk lokasi IKN di wilayah PPU dan Kukar.

“Kami nilai cukup beralasan pula penolakan terhadap IKN. Salah satunya masalah pelibatan masyarakat pemilik wilayah dalam perencanaan hingga pembangunannya serta hak atas tanah masyarakat adat tadi,” sebutnya.

2. Dalam bidang pekerjaan dan tenaga kerja pemerintah pusat diminta memperhatikan tenaga kerja lokal

Pemerintah semestinya juga memperhatikan nasib perusahaan dan tenaga kerja lokal terdampak pembangunan IKN. Demikian pula soal penetapan desain IKN dengan melibatkan kearifan lokal setempat.

Sehingga pemerintah dapat memperhatikan keberadaan masyarakat lokal seperti Suku Paser, Kutai, Dayak, Banjar agar berjalan lebih baik.

3. Pembangunan IKN haruslah bercitra rasa nusantara dalam bingkai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Pembangunan IKN harus dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan tidak meninggalkan kearifan lokal setempat. Tujuannya agar pembangunan IKN tidak membawa dampak negatif dan gejolak masyarakat.

“Hal itu agar ke depan keberadaan IKN tidak menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat dan tentu akan menghambat pemindahan IKN itu,” urainya.

Pemerintah juga di minta mengalokasikan dana beasiswa khusus agar warga di PPU memiliki sumber daya manusia (SDM) yang bersaing. Termasuk dengan sarana pelatihan seperti balai latihan kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan atau skill.

Comments are closed.